Selasa, 20 Maret 2012

ANGGARAN DASAR BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)ANGGARAN DASAR BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)

ANGGARAN DASAR
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA
 (BKAD)


KECAMATAN RANDUBLATUNG
KABUPATEN BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH



DISUSUN OLEH

TIM PERUMUS DAN FORMATUR
BKAD KECAMATAN RANDUBLATUNG




BAB I
PENDAHULUAN

Pada Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2008, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pertama. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilaksanakan sepihak oleh pemerintah tetapi harus melibatkan berbagai pelaku pembangunan baik di pusat maupun daerah.  Berbagai pelaku pembangunan antara lain: Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat.  Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan didasarkan atas pemberdayaan masyarakat itu sendiri atau dengan kata lain menolong masyarakat untuk dapat menolong dirinya sendiri.

Program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan melalui berbagai macam program seperti PNPM Mandiri Perdesaan, memiliki keunggulan yaitu: 1) Meningkatnya kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan kegiatan pembangunan desa; 2) Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan cukup tinggi; 3) Hasil dan dampaknya, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan cukup nyata; 4) Biaya kegiatan pembangunan relatif lebih murah dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak lain; 5) Masyarakat terlibat secara penuh dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian; 6) Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangannya cukup kuat.

Dalam rangka terus mendorong kegiatan pembangunan pedesaan dan penangulangan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat perlu terus ditingkatkan, dengan kontrol kelembagaan masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan terus ditumbuhkembangkan, salah satunya dalam bentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).

BKAD  merupakan perwujudan pelaksanaan  pasal 82 Peraturan Pemerintah (PP) No 7B tahun 2005 dimana desa-desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa dalam rangka peningkatan aktifitas pembangunan di pedesaan. Oleh karena itu dalam rangka memperkuat kelembagaan BKAD perlu disusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BKAD sebagai pedoman pengelolaan BKAD.











BAB II
NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

1.  Organisasi ini bernama Badan Kerjasama Antar Desa, Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat BKAD Kecamatan Randublatung
2.  BKAD Kecamatan Muara Siau berkedudukan diwilayah Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora ProvinsiJawa Tengah
3.  Wilayah kerja lembaga BKAD Kecamatan adalah wilayah Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah
4.  Organisasi ini berdiri tanggal 13 Juni 2008 di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

BAB III
AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2
Azas

Azas BKAD Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 3
Prinsip

  1. Bertumpu Pada Pembangunan Manusia
  2. Otonomi
  3. Desentralisasi
  4. Berorientasi pada Masyarakat Miskin
  5. Partisipasi
  6. Kesetaraan dan Keadilan gender
  7. Demokratis
  8. Tranparansi dan Akuntabel
  9. Prioritas
  10. Keberlanjutan

BAB IV
VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 4
Visi

Visi BKAD Kecamatan Muara Siau terwujudnya sistem Pembangunan Masyarakat dan Desa secara Pertisipatif dan menjadikan BKAD sebagai Mitra bagi Pemerintah dan Swasta





Pasal 5
Misi

1.  Melestarikan dan mengembangkan kelembagaan dan hasil kegiatan yang telah dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan sesuai dengan prinsip PNPM Mandiri Perdesaan
2.  Memperkuat  permodalan dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat pedesaan
3.  Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan masyarakat  dalam pelaksanaan system pembangunan partispatif
4.  Mewujudkan kerjasama antar desa dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat yang meliputi bidang sosial, Budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur.
5.  Melakukan kerjasama dengan  lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan Pedesaan
6.  Mewujudkan peran koordinasi dalam mensinergikan program-program pembangunan pedesaan  yang dilaksanakan oleh berbagai pihak dan sektor-sektor terkait
7.  Melakukan pengawasan, dan monitoring terhadap kegiatan pembangunan pedesaan.

Pasal 6
Tujuan

1.  Tujuan umum BKAD adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan Desa serta  pelaksaan sistem pembangunan partisipatif
2.  Tujuan Khusus :
a.  Mewakili masyarakat dalam pengambilan  keputusan yang berkaitan dengan Pembangunan Pedesaan di wilayah kecamatan Randublatung Kabupaten Blora  Provinsi Jawa Tengah
b.  Melestarikan dan mengembangkan kegiatan simpan pinjaman khusus kelompok perempuan dan Usaha Ekonomi Produktif serta Infrastruktur Pedesaan yang dihasilkan oleh PNPM-Mandiri Perdesaan
c.   Memperkuat modal pembangunan baik berupa modal finansial maupun modal sosial guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat  diwilayah kecamatan Randublatung  Kabupaten  Blora Provinsi Jawa Tengah
d.  Meningkatkan kapasitas dan Aktifitas kelembagaan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ada dimasyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahtaraan Masyarakat dan Desa dikecamatan Randublatung  Kabupaten  Blora Provinsi Jawa Tengah
e.  Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan formal.
f.    Meningkatkan kerjasama antar desa dalam pelaksanaan kegiatan , Sosial, Budaya,  Ekonomi, Pendidikan, Kesehatan serta Pembangunan Infrastruktur.
g.  Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah, Perguruan Tinggi, swasta dan masyarakat dalam Pembangunan Pedesaan diwilayah Kecamatan Randublatung  Kabupaten  Blora Provinsi Jawa Tengah
h.  Melakukan pengawasan, dan monitoring terhadap kegiatan pembangunan Pedesaan diwilayah Kecamatan Randublatung   Kabupaten  Blora Provinsi Jawa Tengah
i.    Memberikan masukan, Saran dan Pendapat kepada  lembaga Pemerintah Daerah dalam hal kegiatan pembangunan Pedesaan diwilayah Kecamatan Randublatung  Kabupaten  Blora Provinsi Jawa Tengah.


BAB V
PEMBENTUKAN DAN KEGIATAN

Pasal 7
Pembentukan

Pembentukan  kelembagaan BKAD dilakukan dalam Forum Musayawarah BKAD dengan peserta terdiri dari  perwakilan desa dengan ketentuan sebagai berikut :

1.  Perwakilan desa yang terdiri dari unsur-unsur :
Ø Kepala Desa
Ø Anggota BPD/Tokoh Masyarakat/Agama/pemuda
Ø Wakil Masyarakat/Kelompok SPP/LPM
2.  Jumlah perwakilan setiap desa sebanyak 6 (enam Orang), dan 3 orang diantaranya adalah perempuan 
Pasal 8
Kegiatan

Kegiatan BKAD diarahkan Dalam rangka pencapaian Visi, Misi serta Tujuan BKAD
BAB VI
SUMBER PENDANAAN

Pasal 9
Modal Awal

 Pendanaan kegiatan  BKAD diperoleh oleh dari sumber-sumber :
1.  Bagian dari Laba UPK yang berasal dari Kegiatan Simpan Pinjam Khusus perempuan dan Usaha Ekonomi Produktif.
2.  Bantuan  dari berbagai pihak yang  halal dan tidak mengikat.
3.  Usaha-usaha lain yang halal, dan tidak mengikat

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI BKAD

Pasal 10

Dalam melakukan kegiatannya  BKAD dapat membentuk lembaga pendukung selain lembaga-lembaga yang telah terbentuk melalui mekanisme PNPM-Mandiri Perdesaan










Pasal 11
PENGURUS DAN ANGGOTA BKAD

1.  Pengurus BKAD  paling tidak terdiri dari : satu orang Ketua, satu orang Sekretaris dan satu orang Bendahara serta Bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan
2.  Anggota BKAD berasal dari perwakilan seluruh desa di Kecamatan Randublatung  Kabupaten  Blora Provinsi Jawa Tengah

Pasal 12
Kelembagaan Pendukung

Bentuk kelembagaan pendukung yang akan bersifat operasional ditetapkan oleh BKAD dapat dibedakan berdasarkan fungsi dan tanggung jawab adalah :
1.  Kelembagaan yang bersifat tetap atau parmanen adalah kelembagaan yang secara operasional sepanjang tahun :
a.  Unit Pengelola Kegiatan adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggungjawab sebagai pelaksana mandat BKAD selanjutnya disebut UPK
b.  Badan Pengawas UPK adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan lembaga UPK selanjutnya disebut BP-UPK
c.   Tim verifikasi adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan verifikasi terutama dalam proses perencanaan kegiatan yang didanai oleh UPK selanjutnya disebut TV
d.  Tim Penyehat Pinjaman adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggungjawab dalam penyehatan pinjaman bermasalah, selanjuntya disebut Tim Penyehat
e.  Pengurus kelembagaan yang bersifat tetap untuk jangka waktu tertentu yang berasal dari anggota masyarakat yang bersifat independen dan dipilih serta ditetapkan berdasarkan keputusan BKAD melalui Forum Musyawarah  BKAD.
f.    Kelembagaan yang bersifat ad-hoc atau sementara adalah kelembagaan yang bekerja jika diperlukan atau dibutuhkan sebagai pendukung kelembagaan
g.  Tim lainnya yang akan ditetapkan dan ditetapkan jika dipandang perlu.

Pasal 13
Hubungan antar Kelembagaan

Hubungan antar Kelembagaan yang dibentuk BKAD akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga BKAD

BAB VIII
PERSELISIHAN

Pasal 14

Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan oleh lembaga yang dibentuk BKAD akan diselesaikan secara musyawarah, apabila tidak tercapai kata sepakat maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 15

Pembubaran BKAD dapat dilakukan melalui usulan dari minimal 2/3 jumlah Desa se Kecamatan serta diputuskan melalui musyawarah BKAD yang dihadiri oleh minimal 50% ditambah 1 orang Anggota serta disetujui oleh minimal 2/3 dari Anggota yang hadir.
BAB X
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN BKAD

Pasal 16

BKAD menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) lembaga yang dibentuk oleh BKAD yang memuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XI
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 17

Segala keputusan untuk merubah Anggaran Dasar ini harus diputuskan dengan melalui musyawarah BKAD yang dihadiri oleh  minimal 50% ditambah 1 orang Anggota.
BAB XI
PENUTUP
Pasal 18
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan BKAD.
                                                                            Ditetapkan di     :  Randublatung  
                                                                    Pada Tanggal           :  22 Juni 2010 
                                                                           
FORUM MUSYAWARAH BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA – JAWA TENGAH
KETUA FORUM




EDI PURNOMO
SEKRETARIS FORUM




KHAIRUDIN
                                                       MENGETAHUI,
                                                   Camat Randublatung



                                                     MAHMUDI, S.Pd.I
                                                        PENATA TK I
                                       NIP. 1955 1204 1981 021 002

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA
(BKAD)


KECAMATAN RANDUBLATUNG
KABUPATENBLORA
PROVINSI JAWA TENGAH



DISUSUN OLEH

TIM PERUMUS DAN FORMATUR
BKA D KECAMATAN RANDUBLATUNG
KABUPATEN BLORA





ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATENBLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
 


BAB I
PRINSIP PENGELOLAAN KEGIATAN BKAD
                                                                 Pasal 1
                                  Bertumpu Pada Pembangunan Manusia
Pengertian Prinsip bertumpu pada pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata

                                                            Pasal 2
                                                         Otonomi
Pengertian Prinsip Otonomi adalah masyarakat memilliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab,tanpa intervensi negatif dari luar
                            
                                                           Pasal 3

                                                     Desentralisasi
Pengertian Prinsip Desentralisasi adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat

                                                          Pasal 4
                                     Berorientasi pada masyarakat miskin
Pengertian Prinsip Bertumpu pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin

                                                          Pasal 5
                                                        Partisipasi
Pengertian prinsip Partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alulr tahapan program dan pengawasannya mulai dari tahap sosialisasi perencanaan pelaksanaan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga ,pikiran atau dalam bentuk materiil

                                                          Pasal 6
                                      Kesetaraan dan Keadilan Gender
Pengertian prinsip Kesetaraan dan keadilan gender adalah Masyarakat baik laki-laki dan Perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik

Pasal 7
Demokratis
Pengertian prinsip Demokratis adalah masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat
Pasal 8
Tranparansi dan Akuntabel
Pengertian prinsip Transparansi dan akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral,teknis,legal,maupun administrasi
                                                          Pasal 9
                                                       Prioritas
Pengertian prinsip Prioritas adalah masyarakatmemilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan
                                                         Pasal 10
                                                     Keberlanjutan
Pengertian prinsip keberlanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan,mulai dari tahap perencanaan,pelaksanaan,pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya

BAB II
KELEMBAGAAN BKAD

Pasal 6
Keanggotaan
1.  Keanggotaan BKAD merupakan Perwakilan dari masing-masing desa yang ada di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah
2.  Anggota BKAD Masing-masing desa sebanyak 6 (enam) orang yang dipilih dalam musyawarah desa dan ditetapkan dalam surat keputusan Kepala desa, yang bersifat tetap dan mengikat serta menjadi perwakilan desa dalam Forum BKAD.
3.  Enam orang anggota BKAD dari masing-masing desa terdiri dari Kepala desa, KetuaTPK, Tokoh Masyarakat/Agama/pemuda, Unsur Badan permusyawaratan desa (BPD) dan lembaga pemberdayaan desa (LPM), Wakil Kelompok Simpan Pinjam (SPP), dari 6 (enam) orang perwakilan desa tersebut 3 adalah wakil Perempuan.
4.  Syarat anggota BKAD dari desa adalah (1) Dipilih oleh Forum musyawarah desa (2) memiliki keinginan dan komitmen dalam pembangunan desa (3) bisa baca Tulis (4) Mempunyai waktu bila menghadiri Rapat-Rapat di Forum BKAD (5) Aktif dalam kegiatan di desa, baik PNPM Mandiri Perdesaan maupun kegiatan pembangunan di desa (6) bertempat tinggal di desa/warga desa setempat


Pasal 7
Kepengurusan
1.  Kepengurusan BKAD Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Ketua, sekretaris dan bendahara.
2.  Untuk melakukan kegiatan dan fungsi Koordinasi dapat dibentuk bidang-bidang yang meliputi:
a.         Bidang Penelitian/pengembangan kerjasama dan kelembagaan
b.         Bidang Infrastruktur dan Sarana prasarana desa
c.         Bidang Usaha Mikro dan Simpan Pinjam
d.         Bidang Suvervisi dan Monitoring
3.  Syarat pengurus BKAD adalah (1) Dipilih oleh Forum BKAD (2) memiliki keinginan dan komitmen dalam pembangunan Kecamatan (3) Pendidikan Minimal SLTA (4) Mempunyai waktu bila menghadiri Rapat-Rapat di Forum BKAD (5) Aktif dalam kegiatan di desa, baik PNPM-MPd maupun kegiatan pembangunan di desa atau Kecamatan (6) bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah(7) Mempunyai pengetahuan tentang kegiatan pembangunan masyarakat, pengembangan ekonomi mikro dan kerjasama
4.  Mekanisme pemilihan Pengurus BKAD adalah pemilihan secara terbuka di Forum BKAD dengan menentukan pengurus inti yang terdiri dari Ketua, wakil Ketua, sekretaris dan Bendahara dan dilanjutkan dengan bidang-bidang kegiatan.
5.  Pengurus BKAD dapat diberhentikan oleh Forum BKAD apabila (1) meningal Dunia/Wafat (2) tidak aktif dalam kepengurusan berdasarkan evaluasi (2) pindah tugas atau tidak lagi tinggal di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah (4) mengundurkan diri (5) melakukan perbuatan tercela, moral dan penyalahgunaan dana kegiatan BKAD (6) melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat dan BKAD.
6.  Pengurus BKAD merupakan salah satu anggota tetap perwakilan Kecamatan dalam forum resmi Kabupaten dan merupakan Perwakilan masyarakat kecamatan dalam berbagai kegiatan di tingkat kabupaten.

Pasal 8
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus
1.     Pengurus BKAD Kecamatan Randublatung secara umum pempunyai Tugas dan tanggungjawab yaitu
(a) menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pertemuan Antar desa, Rapat Kerja, dan rapat pengurus harian
(b) Mewakili masyarakat selaku pemilik modal dengan sistem perwakilan dalam hal membuat keputusan yang berkaitan dengan kepemilikan modal serta Forum Resmi di tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten.
(c) Melakukan Kontrol terhadap pelestarian dan pengembangan kegiatan pinjaman yang dihasilkan oleh PNPM Mandiri Perdesaan untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat diwilayah Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah
(d) Memperkuat kelembagaan ekonomi yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat miskin Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah
(e) Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang tidak dapat dilayani oleh lembaga keuangan formal. 
(f) Melakukan kerjasama antar desa dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat baik politik, sosial, ekonomi, prasarana dan prasaran serta kehidupan bermasyarakat.
(g) Melakukan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan ekonomi dan infrastruktur desa
(h) Melakukan dan meningkatkan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dengan melibatkan lembaga pemerintah dan swasta.
(i) Melakukan pengawasan, dan monitoring kegiatan pembangunan partispatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
(j) Memberikan masukan kepada aparat kecamatan dan pemerintah Kabupaten dalam hal pengembangan kecamatan dan pembangunan pedesaaan serta peningkatan kapasitas masyarakat pedesaan.
(k) Melakukan koordinasi dan membina jaringan kerja dengan aparat/instansi terkait, tokoh masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan lain-lain dalam rangka mendukung penyebarluasan informasi,  keterbukaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pembangunan masyarakat 
(l) Melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi Teknis Kabupaten (Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas Perindustrian dll) untuk mengidentifikasi program-program pengembangan masyarajat supaya tidak terjadi tumpang tindih.
(m) Membuat laporan khusus dan laporan pertanggungjawaban pengurus BKAD secara rutin dan menyampaikannya dalam forum BKAD.
(n) Melakukan Evaluasi kinerja dan manajemen kelembagaan yang dibentuk forum BKAD dan menyampaikannya kepada Forum BKAD.

2.     Tugas dan tanggung Jawab Ketua BKAD dan Wakil Ketua BKAD adalah Bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan manajemen BKAD dan menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Forum MAD.

3.     Tugas dan tanggungjawab sekretaris BKAD adalah bertanggungjawab penuh terhadap pengeloaan adminsitrasi dan kesekretariatan BKAD dan bertanggungjawab kepada Ketua BKAD.


4.     Tugas dan tanggungjawab bendahara BKAD adalah bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan dan pembukuan BKAD dan melaporkan secara rutin kepada Ketua BKAD.

5.     Tugas dan tanggung Bawab Bidang kegiatan adalah melakukan kegiatan-kegiatan sesuai bidang kerjannya, dalam rangka kemajuan kelembagaan BKAD dan bertanggungjawab kepada Ketua BKAD.





Pasal 9
Masa Bakti dan Penetapan Pengurus dan pertanggungjawaban

1.  Masa bakti kepengurusan BKAD adalah 2 tahun efektif sejak ditetapkan dalam Forum BKAD.
2.  Apabila masa bakti kepengurusan habis, pengurus BKAD dapat dipilih melalui forum MAD maksimal dua kali periode
3.  Penetapan dan pelantikan kepengurusan BKAD di Forum BKAD, untuk kepengurusan di tetapkan oleh surat keputusan Camat berdasarkan Berita Acara Forum BKAD, Dan dilantik serta di sumpah oleh Camat di depan suluruh anggota BKAD.
4.  Setiap akhir masa jabatan Pengurus BKAD berkewajiban membuat laporan Pertanggungjawaban secara tertulis di Forum BKAD, dan dapat diterima oleh Forum BKAD sekurang-kurangnya persetujuan 50% ditambah 1 Anggota BKAD.         

Pasal 10
Kedudukan dan Kantor BKAD
Kedudukan BKAD di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah dan dalam rangka melakukan aktifitas pengurus BKAD berkantor di wilayah Kecamatan Rasndublatung.

Pasal 11
Kelembagaan Otonom BKAD

1.        Unit Pengelola Kegiatan adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggungjawab sebagai pelaksana mandat BKAD selanjutnyaBdisebut UPK, pengelolaan UPK diatur sendiri dalam AD/ART UPK, SOP dan aturan lain tentang pengelolaan UPK, dan bertanggungjawab kepada forum BKAD.
2.        Badan Pengawas UPK adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan lembaga UPK selanjutnya disebut BP-UPK, yang dipilih dalam Forum BKAD dan bertanggungjawab keNada Forum BKAD
3.        Tim Verifikasi Perguliran adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan verifikasi terutama dalam proses perencanaan kegiatan SPP Perguliran yang didanai oleh Operasional UPK selanjutnya disebut TV, dipilh di Forum BKAD dan bertanggungjawab kepada Forum BKAD, Anggota Tim verifikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan keahlian serta kegiatan yang akan dikelola.

4.        Tim Penyehat Pinjaman adalah lembaga yang berfungsi dan bertanggungjawab dalam penyehatan pinjaman bermasalah, selanjuntya disebut Tim Penyehat yang dipilih dalam Forum BKAD dan bertanggungjawab kepada Forum BKAD

5.        Tim lainnya yang akan ditetapkan dan ditetapkan jika dipandang perlu.




BAB III
JENIS, KEWENANGAN DAN PROSEDUR MUSYAWARAH

Pasal 12

1.       Musyawarah Antar Desa (MAD) adalah Forum di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh anggota BKAD (wakil-wakil desa yang terdapat dalam suatu kecamatan) untuk membahas dan menetapkan kepengurusan, Laporan-laporan badan otonom BKAD, kegiatan, aturan, sanksi atau kesepakatan-kesepakatan antar desa, serta kegiatan lainnya dan dilaksanakan minimal 1 x dalam 1 tahun, serta hal-hal yang menyangkut dengan upaya pengembangan Kelembagaan dan kegiatan, dengan peserta terdiri dari Anggota BKAD, Pengurus UPK, BP-UPK, dan lembaga otonom BKAD serta dinas instansi terkait.
2.       Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus adalah Forum MAD yang membahas hal-hal khusus di tingkat kecamatan dilaksanakan sesuai kebutuhan kegiatan dengan peserta terdiri dari Anggota BKAD, Pengurus UPK, BP-UPK, dan lembaga otonom BKAD serta dinas instansi terkait.
3.       Rapat Kerja (Raker) adalah forum pengambilan keputusan tentang kebijakan pelaksanaan program BKAD; dilaksanakan minimal 2 x dalam setahun (6 bulanan) dan wajib dihadiri semua pengurus BKAD, Pengurus UPK,  BP-UPK, pembina dari kecamatan dan Lembaga otonom BKAD yang sudah dibentuk.
4.       Rapat Pengurus Harian adalah forum pengambilan keputusan tentang teknis-teknis operasional BKAD secara detail ; dilaksanakan setiap dua bulan dan wajib dihadiri semua pengurus BKAD, Rapat ini juga dapat mengambil keputusan tentang hal-hal teknis operasional BKAD.


BAB IV
KEGIATAN DAN USAHA BKAD

Pasal 13

6.  Kegiatan BKAD adalah mengembangkan penyediaan fasilitas dan sarana/prasarana dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan terutama penyediaan modal usaha dan pendanaan kebutuhan sosial dasar, Serta kerjasama antar desa dan lembaga-lembaga lainnya.

7.  Dalam rangka untuk mencapai Visi dan Misi maka BKAD dapat melakukan kegiatan-kegiatan secara langsung dengan memanfaatkan lembaga otonom khusus seperti UPK, BP-UPK, Tim Penyehatan pinjaman, dan Tim Ad Hoc lainnya serta tim khusus yang di bentuk.


8.  Untuk memperoleh Modal Usaha Maka BKAD dapat membentuk lembaga usaha khusus untuk mendapatkan modal kerja dan tambahan modal dengan pengelolaan secara profesional dan dipertanggungjawabkan di Forum BKAD.



BAB V
LAMBANG DAN STEMPEL

Pasal 14

1. Lambang BKAD Kecamatan Randublatung adalah sebagai ciri khas badan kerjasama Antar desa dan menjadi indentitas diri pengurus BKAD dan anggota ,sedangkan model, bentuk dan warna akan ditentukan kemudian dan dipergunakan secara resmi kepada pengurus dan anggota BKAD
2. Stempel BKAD kecamatan Muara Siau merupakan legalitas resmi pengurus BKAD baik bersifat internal dan Eksternal, dan dipergunakan sebagai Stempel resmi pengurus, unutuk bentuk, model dan warna akan ditentukan kemudian.


BAB VI
PEMBUBARAN BKAD

Pasal 15

1.    Pembubaran BKAD dapat dilakukan melalui usulan dari minimal 2/3 jumlah Desa se-Kecamatan serta diputuskan melalui musyawarah Antar Desa yang dihadiri oleh minimal 50% anggota BKAD ditambah 1 orang Anggota serta disetujui oleh minimal 2/3 dari Anggota yang hadir.
2.    Pembubaran BKAD hanya dapat dilakukan di Forum BKAD dan disetujui oleh anggota BKAD dengan ketentuan setelah diupayakan penyelamatan dan perbaikan.

BAB VII
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN BKAD

Pasal 16
1.  Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan BKAD ini ditetapakan di Forum BKAD yang memuat peraturan pelaksanaan Organisasi BKAD.
2.  Perubahan anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BKAD dapat dilakukan atas usul 50% anggota BKAD ditambah 1, dan telah mempunyai konsep dan masukan akan tambahan peraturan yang belum diatur dalam Anggaran dasar dan anggaran Rumah tanga.



BAB VIII
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 17

Segala keputusan untuk merubah Anggaran Rumah tangga  ini harus diputuskan dalam Forum BKAD.




BAB IX
PENUTUP

Pasal 18
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah tangga ini akan diatur dalam Peraturan BKAD.

Pasal 19
Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di      : Randublatung

                                                                            Pada Tanggal   : 22 Juni 2010


FORUM MUSYAWARAH BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD)
KECAMATAN RANDUBLATUNG KABUPATEN BLORA JAWA TENGAH

KETUA FORUM





EDI PURNOMO
SEKRETARIS FORUM





KHAIRUDIN



                                                       MENGETAHUI,
                                                   Camat Randublatung





                                                     MAHMUDI, S.Pd.I
                                                        PENATA TK I
                                       NIP. 1955 120N 6981 021 002

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar